Bojong Gede | BAPERS.ID Setelah munculnya pemberitaan mengenai dugaan oknum berinisial D yang disebut sebagai anggota TNI di proyek pembangunan Mie Gacoan di Bojong Gede, pihak terkait memberikan klarifikasi panjang mengenai kesalahpahaman yang terjadi di lapangan.
Peristiwa bermula pada Senin (17/11/2025) ketika beberapa awak media mendatangi lokasi proyek Mie Gacoan di Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Salah satu wartawan berinisial H menanyakan perihal izin bangunan kepada pengawas proyek berinisial R.
R saat itu menjelaskan bahwa perizinan menjadi urusan pimpinan.
Selain itu, R juga menyampaikan bahwa Ketika ditanya lebih detail, R menyebut nama seorang pengawas keamanan berinisial D.

Namun, saat wartawan meminta penjelasan lebih jauh mengenai dinas atau satuannya, R mengaku tidak mengetahui secara pasti dan hanya menyebut “Cibinong”.
Belakangan, R menyampaikan bahwa informasi tersebut merupakan kesalahpahaman, R juga menegaskan bahwa ia tidak mengetahui secara jelas pekerjaan D dan hanya memberikan nomor kontak D kepada wartawan H agar informasi dapat dikonfirmasi langsung.
Baca Juga:
Fauka pimpin Lindu Aji Gelar Culture Fest 2026 di Borobudur, Hadirkan 1.000 Jatilan dan puluhan UMKM
Ramai Isu Megathrust, Pakar UPER Ajak Masyarakat Kritis Menyikapi Informasi
Pada pukul 15:26 WIB, D menghubungi wartawan H setelah mendapat informasi dari R. Dalam percakapan itu, D menjelaskan bahwa ia bertugas sebagai pengawas Mie Gacoan atas perintah PIC Keamanan berinisial N.
D juga menerangkan bahwa pekerjaan utamanya adalah wartawan, dengan jabatan kabiro online di salah satu media di Kabupaten Bogor.
D mengirimkan bukti legalitas profesinya kepada wartawan H, termasuk identitas redaksi dari media tempat ia bekerja. Ia menegaskan tidak pernah mengaku sebagai anggota TNI kepada siapapun.
“Rekan-rekan seprofesi juga sudah tahu saya bekerja sebagai wartawan dan anggota salah satu organisasi wartawan di Bogor Raya,” ujar D.
Baca Juga:
Lantik Lebih dari 1.700 Mahasiswa Baru, UPER Siapkan Talenta Strategis Masa Depan
UPNVJ Dorong Pemberdayaan Masyarakat Baduy Luar melalui Empat Program Pengembangan
Sebelumnya, D sempat berjanji akan bertemu wartawan H pada pukul 18.00 WIB. Namun karena ada keperluan mendadak, ia meminta pertemuan diundur ke hari berikutnya pukul 17.00 WIB. H diduga merasa kecewa dan kemudian mengirimkan video kepada D untuk dimintai klarifikasi
D menjawab sesuai keterangan sebelumnya.
Namun, berita tetap dinaikkan oleh H, dan video tersebut diduga dipoles menjadi bahan pemberitaan tanpa memastikan kebenarannya melalui konfirmasi ulang.
D menegaskan bahwa ia tidak pernah mengaku sebagai TNI dan hanya mencari nafkah tambahan untuk keluarganya tanpa menyalahi aturan.
“Seharusnya wartawan H mengonfirmasi kembali kepada R untuk mendapat kejelasan terkait pekerjaan saya agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar D.
Kasus ini menunjukkan pentingnya prinsip cover both sides dan kehati-hatian dalam publikasi informasi agar tidak terjadi kekeliruan yang merugikan pihak tertentu.
Red









