BOGOR ,BAPERS.ID – Rakyat hari ini tidak lagi bertanya “apa kerja DPR?” Rakyat sudah sampai pada kesimpulan pahit: DPR bukan lagi membela rakyat, tapi menekan rakyat lewat pajak.
Setiap kali APBN jebol, jurus yang keluar selalu sama: naikkan PPN, tambah objek pajak, kejar UMKM, uber pekerja. Seolah dompet rakyat adalah ATM negara yang tak pernah kosong. Padahal mandat konstitusi jelas: DPR itu pengawas, pengontrol, penyambung lidah rakyat. Bukan debt collector.
Aneh. Untuk rakyat kecil, negara begitu galak. Telat bayar pajak 2 juta dikejar sampai ke warung. Tapi untuk koruptor kelas kakap, DPR mendadak senyap. Ratusan triliun uang hasil korupsi parkir manis di Singapura. Dana itu cukup untuk biayai makan gratis 10 tahun tanpa utang. Kenapa tidak ada Pansus Khusus Repatriasi Aset? Kenapa tidak ada UU Perampasan Aset yang digeber dalam 1 minggu?
Lebih aneh lagi. Jalur dagang kita masih “dijajah” Singapura. Barang ekspor kita muter dulu ke Singapura, baru balik ke Indonesia dengan harga 3 kali lipat. Transfer pricing, hub-hub dagang, semua merugikan neraca negara. Ini bukan rahasia. Data Bea Cukai dan BPK sudah teriak-teriak. Tapi DPR? Sibuk rapat bahas kenaikan tunjangan dan renovasi gedung.
Baca Juga:
Mensesneg: Presiden Prabowo Panggil Jaksa Agung Hingga Kapolri, Ingin Laporan Situasi Terkini
Yang paling melukai logika publik adalah tax algorithm hari ini. Sistem pajak kita seperti algoritma yang dirancang untuk merampok yang taat dan membiarkan yang licik. Pengusaha UMKM dipajaki omzet padahal belum tentu untung. Karyawan gajinya dipotong otomatis. Sementara para crazy rich bisa atur pajak lewat trust fund, lewat negara suaka pajak, lewat celah tax treaty. Algoritma pajak kita hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.
DPR harus ingat 3 hal sebelum mengetok pajak baru:
1. Tekan Koruptor, Bukan Rakyat
Baca Juga:
Presiden Prabowo Nyampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani
Kapolda Sumsel Silaturahmi ke Kejati, SumSel untuk Perkuat Sinergi Penegakan Hukum di Sumsel
Diduga Beroperasi Tanpa Izin, Gudang Penampungan CPO di Banyuasin Jadi Sorotan Warga
Panggil Menkeu, Jaksa Agung, KPK. Bentuk Pansus Perampasan Aset. Kejar dana WNI di Singapura lewat automatic exchange of information. Itu uang rakyat. Ambil dulu yang dirampok, baru bicara pajak baru.
2. Stop Perdagangan Lewat Singapura yang Merugikan
DPR wajib panggil Mendag dan Kepala BKPM. Bongkar supply chain yang bikin kita bayar mahal untuk barang sendiri. Cabut insentif untuk perusahaan yang sengaja booking profit di Singapura. Kedaulatan ekonomi dimulai dari kedaulatan jalur dagang.
3. Rombak Tax Algorithm yang Tidak Adil
Hentikan pajak berbasis omzet untuk UMKM di bawah 10M. Terapkan tax amnesty jilid 2 khusus untuk repatriasi dana dari Singapura dengan syarat: 50% masuk ke SBN pembangunan. Pajak harus progresif, bukan represif. Yang kuat memikul lebih berat, bukan yang kecil dicekik.
DPR, kalian dipilih bukan untuk jadi kasir negara. Kalian dipilih untuk melawan ketidakadilan fiskal. Kalau hari ini kerja kalian hanya mengesahkan tarif pajak baru tanpa berani melawan koruptor dan mafia dagang, maka rakyat berhak bertanya: kalian sebenarnya wakil siapa?
Pajak itu kontrak sosial. Rakyat bayar, negara melindungi. Tapi kalau rakyat bayar sementara koruptor dilindungi dan jalur dagang dikuasai asing, maka kontrak itu batal demi hukum. Dan rakyat punya hak konstitusional untuk menggugat wakilnya sendiri.
Cukup. Jangan rampok rakyat atas nama negara, sementara rampokan triliunan kalian biarkan tidur nyenyak di Singapura.
#) Praktisi Hukum/Dosen
