Bogor | BAPERS.ID – Fasilitas bus angkutan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dilaporkan menuai keluhan dari sejumlah pengguna. Selain kondisi armada yang disebut sudah tua dan kerap mengalami gangguan teknis, para penumpang juga mengaku diminta memberikan iuran untuk membantu biaya operasional perjalanan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa pegawai yang menggunakan fasilitas tersebut, sebagian bus disebut sering mengalami kerusakan bahkan mogok saat beroperasi. Kondisi ini dinilai cukup mengganggu mobilitas pegawai yang mengandalkan transportasi tersebut untuk berangkat dan pulang kerja.
Di sisi lain, beredar informasi bahwa pengguna bus pegawai diminta memberikan kontribusi sekitar Rp150 ribu per orang dalam periode tertentu. Iuran tersebut disebut-sebut digunakan untuk membantu menutupi biaya bahan bakar serta tol perjalanan.
Sumber internal menyebutkan bahwa alasan penarikan iuran tersebut diduga karena anggaran operasional yang tersedia dari Bagian Umum Sekretariat Daerah dinilai terbatas, yakni sekitar Rp200 ribu per minggu, dan disebut belum mencakup biaya tol.
Baca Juga:
Penyalahgunaan Solar Bersubsidi di Jepara Jawa Tengah Kembali Mencuat, APH Jangan Tutup Mata
Mengenal Sosok Siti Sopiah, Advokat Perempuan yang Konsisten Perjuangkan Keadilan
KNPI Kabupaten Bogor Audiensi dengan Bupati Rudy Susmanto, Siapkan Pelantikan Akbar
Selain itu, terdapat pula informasi bahwa penumpang yang tidak rutin menggunakan bus terkadang diminta membayar sekitar Rp10 ribu setiap kali naik. Dana yang terkumpul dari iuran tersebut kabarnya dikelola oleh salah satu pegawai yang juga menjadi pengguna bus, meskipun mekanisme pengelolaannya belum diketahui secara pasti.
Namun demikian, informasi tersebut masih sebatas keterangan dari sejumlah pengguna bus dan belum dapat dipastikan kebenarannya secara menyeluruh.
Sebagian pegawai berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi armada bus serta sistem pengelolaan operasionalnya, sehingga pelayanan transportasi bagi pegawai dapat berjalan lebih baik.
Hingga berita ini disusun, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi armada bus maupun dugaan penarikan iuran tersebut.
Baca Juga:
Dedy. k
