BAPERSIPIL: Karakter Sipil Presiden Prabowo Jawab Tuduhan Militerisme

Jakarta | BAPERS.ID – Barisan Penggerak Supremasi Sipil (BAPERSIPIL) menanggapi kritik yang mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan isu kebangkitan militerisme di Indonesia. Organisasi tersebut menilai narasi itu tidak relevan dan keliru dalam membaca realitas kepemimpinan nasional saat ini.

Motor penggerak BAPERSIPIL yang akrab disapa Abah menyatakan bahwa Presiden Prabowo justru menunjukkan karakter sipil yang kuat dan konsisten, terutama melalui proses demokrasi yang telah dijalaninya selama puluhan tahun.

“Presiden sudah berulang kali menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan supremasi sipil. Namun masih ada pihak yang terus memelihara stigma masa lalu. Narasi semacam ini sudah tidak kontekstual,” ujar Abah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.(12/1)

Menurut BAPERSIPIL, tudingan militerisme terhadap Presiden Prabowo tidak didukung oleh fakta kebijakan maupun praktik pemerintahan. Mereka menilai pendekatan kepemimpinan yang dijalankan saat ini justru mencerminkan nilai-nilai sipil dan demokratis.

BAPERSIPIL menguraikan sejumlah poin untuk mendukung pandangan tersebut. Pertama, dalam hubungan internasional, Presiden Prabowo lebih mengedepankan diplomasi dan negosiasi sebagai pendekatan utama, bukan pola komando militer. Kedua, agenda prioritas pemerintah seperti peningkatan gizi anak dan ketahanan pangan dinilai sebagai kebijakan kesejahteraan sipil yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Selain itu, BAPERSIPIL menyoroti rekam jejak Presiden Prabowo yang konsisten mengikuti proses pemilihan umum sebagai bukti pengakuan terhadap konstitusi dan supremasi hukum sipil.

Abah menambahkan bahwa latar belakang kedisiplinan yang dimiliki Presiden justru menjadi modal untuk memastikan aparatur negara bekerja secara tertib dan bertanggung jawab kepada rakyat.

“Supremasi sipil berarti hukum berada di atas segalanya. Ketegasan yang ada hari ini digunakan untuk membela kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya,” ujarnya.

BAPERSIPIL mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam dikotomi label sipil dan militer, serta lebih fokus mengawal kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

“Perdebatan seharusnya diarahkan pada kinerja dan hasil kebijakan, bukan pada stigma yang tidak produktif,” pungkas Abah.

Rudy