NasDem Nilai Putusan MK 135 Ancam Kedaulatan Rakyat dan Stabilitas Konstitusional

- Pewarta

Selasa, 1 Juli 2025 - 08:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Jakarta | BAPERS. IDPartai NasDem menyampaikan penolakan tegas terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dinilai berpotensi mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan menimbulkan ketegangan dalam sistem ketatanegaraan.

Putusan yang dibacakan pada Kamis (26/6/2025) itu merupakan hasil pengujian undang-undang yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Meski substansi putusan belum dijabarkan secara rinci, NasDem menilai bahwa dampaknya dapat mengarah pada krisis konstitusional.

“Pelaksanaan putusan MK tersebut justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap konstitusi. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap tatanan demokrasi yang telah kita bangun,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, saat membacakan sikap resmi partai di NasDem Tower, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Dalam forum yang dihadiri jajaran elite partai, termasuk Wakil Ketua Umum Saan Mustopa, Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim, Ketua Fraksi NasDem DPR Victor Laiskodat, Ketua Fraksi NasDem MPR Roberth Rouw, serta Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, NasDem menegaskan bahwa putusan MK tersebut berpotensi menimbulkan kebuntuan ketatanegaraan atau deadlock constitutional.

Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, menyebut putusan itu sebagai bentuk “pencurian kedaulatan rakyat”, sebuah istilah keras yang mencerminkan keprihatinan partai terhadap arah putusan lembaga yudikatif tertinggi dalam urusan konstitusi tersebut.

“Jika kedaulatan rakyat digeser oleh tafsir hukum yang melampaui batas, maka kita sedang membuka ruang bagi instabilitas konstitusional yang membahayakan demokrasi,” katanya.

Partai NasDem menyerukan agar semua pihak, khususnya lembaga negara dan pemangku kepentingan demokrasi, berhati-hati dalam menyikapi putusan tersebut demi menjaga marwah konstitusi dan stabilitas nasional.

Hingga berita ini diturunkan, Mahkamah Konstitusi belum memberikan tanggapan atas pernyataan resmi Partai NasDem.

Yuda

Berita Terkait

Mensesneg: Presiden Prabowo Panggil Jaksa Agung Hingga Kapolri, Ingin Laporan Situasi Terkini
Presiden Prabowo Nyampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani
Kapolda Sumsel Silaturahmi ke Kejati, SumSel untuk Perkuat Sinergi Penegakan Hukum di Sumsel
Diduga Beroperasi Tanpa Izin, Gudang Penampungan CPO di Banyuasin Jadi Sorotan Warga
Ingin Tembus Perusahaan Multinasional? Intip Tips Alumni Universitas Pertamina
Advokat Victor Harianja SH MH: Klien Akan Rawat Rumah yang Jadi Objek Sengketa Sambil Menunggu Putusan Pengadilan
Jumat Bersih, Kecamatan Seberang Ulu II Gotong Royong Bersihkan Saluran Drainase di Kelurahan Sentosa
VIRAL! Proyek Talud Drainase Rp249 Juta di Palembang Jadi Sorotan, Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi hingga Insiden Dugaan Pemberian Uang kepada Wartawan Memicu Desakan Audit
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 21:20 WIB

Mensesneg: Presiden Prabowo Panggil Jaksa Agung Hingga Kapolri, Ingin Laporan Situasi Terkini

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:57 WIB

Presiden Prabowo Nyampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani

Rabu, 15 Juli 2026 - 08:23 WIB

Kapolda Sumsel Silaturahmi ke Kejati, SumSel untuk Perkuat Sinergi Penegakan Hukum di Sumsel

Selasa, 14 Juli 2026 - 17:42 WIB

Diduga Beroperasi Tanpa Izin, Gudang Penampungan CPO di Banyuasin Jadi Sorotan Warga

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:57 WIB

Ingin Tembus Perusahaan Multinasional? Intip Tips Alumni Universitas Pertamina

Berita Terbaru