Bus Angkutan Pegawai di Kabupaten Bogor Dikeluhkan, Diduga Ada Penarikan Iuran Operasional

- Pewarta

Minggu, 8 Maret 2026 - 14:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bogor | BAPERS.ID Fasilitas bus angkutan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dilaporkan menuai keluhan dari sejumlah pengguna. Selain kondisi armada yang disebut sudah tua dan kerap mengalami gangguan teknis, para penumpang juga mengaku diminta memberikan iuran untuk membantu biaya operasional perjalanan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa pegawai yang menggunakan fasilitas tersebut, sebagian bus disebut sering mengalami kerusakan bahkan mogok saat beroperasi. Kondisi ini dinilai cukup mengganggu mobilitas pegawai yang mengandalkan transportasi tersebut untuk berangkat dan pulang kerja.

Di sisi lain, beredar informasi bahwa pengguna bus pegawai diminta memberikan kontribusi sekitar Rp150 ribu per orang dalam periode tertentu. Iuran tersebut disebut-sebut digunakan untuk membantu menutupi biaya bahan bakar serta tol perjalanan.

Sumber internal menyebutkan bahwa alasan penarikan iuran tersebut diduga karena anggaran operasional yang tersedia dari Bagian Umum Sekretariat Daerah dinilai terbatas, yakni sekitar Rp200 ribu per minggu, dan disebut belum mencakup biaya tol.

Selain itu, terdapat pula informasi bahwa penumpang yang tidak rutin menggunakan bus terkadang diminta membayar sekitar Rp10 ribu setiap kali naik. Dana yang terkumpul dari iuran tersebut kabarnya dikelola oleh salah satu pegawai yang juga menjadi pengguna bus, meskipun mekanisme pengelolaannya belum diketahui secara pasti.

Namun demikian, informasi tersebut masih sebatas keterangan dari sejumlah pengguna bus dan belum dapat dipastikan kebenarannya secara menyeluruh.

Sebagian pegawai berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi armada bus serta sistem pengelolaan operasionalnya, sehingga pelayanan transportasi bagi pegawai dapat berjalan lebih baik.

Hingga berita ini disusun, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi armada bus maupun dugaan penarikan iuran tersebut.

Dedy. k

Berita Terkait

Belum Seminggu Diluncurkan, Program Asuransi Hukum Dhipa Adista Justicia Law Firm Sudah Dapat Kepercayaan dari Pelaku UKM dan UMKM
Bupati Bogor Rudy Susmanto Adopsi Nilai Kopassus Perkuat Kinerja Pemkab Bogor
Kades Banjarsari Tolak Klarifikasi Tertulis, Keterbukaan Dana Desa untuk Proyek Sumur Bor Jadi Sorotan
Biaya Meroket Tajam, Pakar Petrokimia UPER Soroti Tantangan Berat Industri Plastik
Kapolsek Sukaraja Pantau Langsung Pencarian Anak Tenggelam di Kali Ciliwung
Sorotan Tajam ke Polresta Banyuwangi, Kapolri Diminta Turun Luruskan Proses Hukum
Halal Bihalal Jadi Ajang Konsolidasi, Pemuda Pancasila Jepara Perkuat Soliditas Kader
Puluhan Ketua RT dan RW di Desa Cijujung Resmi Dilantik, Siap Jalankan Tugas Hingga 2031
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 25 April 2026 - 17:58 WIB

Belum Seminggu Diluncurkan, Program Asuransi Hukum Dhipa Adista Justicia Law Firm Sudah Dapat Kepercayaan dari Pelaku UKM dan UMKM

Sabtu, 25 April 2026 - 17:44 WIB

Bupati Bogor Rudy Susmanto Adopsi Nilai Kopassus Perkuat Kinerja Pemkab Bogor

Rabu, 22 April 2026 - 17:46 WIB

Kades Banjarsari Tolak Klarifikasi Tertulis, Keterbukaan Dana Desa untuk Proyek Sumur Bor Jadi Sorotan

Senin, 20 April 2026 - 19:08 WIB

Biaya Meroket Tajam, Pakar Petrokimia UPER Soroti Tantangan Berat Industri Plastik

Senin, 20 April 2026 - 17:27 WIB

Kapolsek Sukaraja Pantau Langsung Pencarian Anak Tenggelam di Kali Ciliwung

Berita Terbaru