SPI Siapkan Tuntutan untuk Hari Tani Nasional 2025, Desak Reforma Agraria Sejati

- Pewarta

Minggu, 21 September 2025 - 11:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Jakarta, | BAPERS. ID — Serikat Petani Indonesia (SPI) akan menggelar peringatan Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September 2025 dengan mengusung sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyatakan bahwa HTN tahun ini menjadi momentum penting untuk mendorong terwujudnya reforma agraria sejati. “Petani Indonesia masih menghadapi konflik agraria, ketimpangan penguasaan tanah, serta lemahnya perlindungan terhadap sumber daya alam. Pemerintah harus segera bertindak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/9).

Tuntutan ke Pemerintah Pusat

SPI menekankan enam agenda utama kepada pemerintah pusat:

  1. Menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi petani.
  2. Menjadikan hutan negara, tanah perusahaan perkebunan, serta tanah perseorangan skala luas sebagai objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
  3. Merevisi Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
  4. Merevisi UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi, serta membentuk UU Masyarakat Adat.
  5. Mengintegrasikan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ke dalam objek TORA.
  6. Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani.

Tuntutan ke Pemerintah Daerah

Selain itu, SPI juga mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk:

  • Melibatkan SPI dalam Gugus Tugas Reforma Agraria.
  • Menyusun program, perencanaan, dan anggaran khusus reforma agraria.
  • Membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang reforma agraria dan mempercepat pengesahan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
  • Membentuk Satgas lintas sektoral untuk konservasi air dan tanah di tingkat kabupaten.

Menurut SPI, langkah-langkah tersebut penting untuk menjamin kedaulatan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa.

“Tanpa keberpihakan nyata kepada petani, cita-cita reforma agraria tidak akan tercapai. Hari Tani Nasional harus menjadi pengingat bahwa negara hadir untuk petani,” tegas Henry.

Yuda

Penulis : Yuda

Editor : rudy

Berita Terkait

Ketua IT Kadin Jaksel Ridwan Rifai : Penjualan Laptop dan PC Lesu di 2026, Harga RAM Jadi Pemicu
Ridwan Rivai Owner PT Captain Laptop Corp ,Sekaligus sebagai Ketua IT Kadin jakarta selatan.Jelaskan Solusi Jual RAM (Dram).
Menakar Implikasi Konflik Timur Tengah: Pakar UPER Soroti Pergeseran Geopolitik Global dan Mitigasi Bagi Indonesia
Perempuan Tangguh Lulusan Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Dwi Kartika Aprillia, S.H., Diamanahkan Memimpin WLC DPC Banyumas
Perempuan Tangguh dan Advokat Profesional, Dini Supartini, S.H., Ditunjuk sebagai Ketua DPC WLC Kabupaten Pasuruan
Bus Angkutan Pegawai di Kabupaten Bogor Dikeluhkan, Diduga Ada Penarikan Iuran Operasional
Penyalahgunaan Solar Bersubsidi di Jepara Jawa Tengah Kembali Mencuat, APH Jangan Tutup Mata
Mengenal Sosok Siti Sopiah, Advokat Perempuan yang Konsisten Perjuangkan Keadilan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 13 Maret 2026 - 21:43 WIB

Ketua IT Kadin Jaksel Ridwan Rifai : Penjualan Laptop dan PC Lesu di 2026, Harga RAM Jadi Pemicu

Kamis, 12 Maret 2026 - 11:36 WIB

Ridwan Rivai Owner PT Captain Laptop Corp ,Sekaligus sebagai Ketua IT Kadin jakarta selatan.Jelaskan Solusi Jual RAM (Dram).

Rabu, 11 Maret 2026 - 16:18 WIB

Menakar Implikasi Konflik Timur Tengah: Pakar UPER Soroti Pergeseran Geopolitik Global dan Mitigasi Bagi Indonesia

Rabu, 11 Maret 2026 - 08:17 WIB

Perempuan Tangguh Lulusan Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Dwi Kartika Aprillia, S.H., Diamanahkan Memimpin WLC DPC Banyumas

Minggu, 8 Maret 2026 - 14:07 WIB

Bus Angkutan Pegawai di Kabupaten Bogor Dikeluhkan, Diduga Ada Penarikan Iuran Operasional

Berita Terbaru