INDONESIARAYA.CO.ID – Dalam upaya memperkuat kompetensi teknis di lingkungan TNI AU, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberikan pembekalan strategi melalui Rakor Dalsed, Sosialisasi, dan Bimtek KPM yang digelar di Pusbekmat AU, Lanud Halim Perdana Kusuma, pada 19 hingga 22 Agustus 2024.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi personel pembekalan TNI AU agar lebih adaptif dan unggul di tengah persaingan yang semakin ketat.
Ade Syaekudin, Koordinator Lisensi, hadir sebagai narasumber yang menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional melalui LSP di lingkungan TNI AU.
“Sertifikasi kompetensi ini adalah landasan fundamental bagi sebuah profesi,” ujar Ade.
Menurutnya, uji kompetensi memerlukan lembaga independen yang dapat memberikan penjaminan mutu, dan lembaga tersebut adalah LSP yang dibentuk oleh institusi negara, asosiasi profesi, perusahaan, serta lembaga pendidikan pelatihan.
Baca Juga:
Bupati Jepara Temui Wamen LHK, Bahas Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
NasDem Nilai Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Inkonstitusional
Perempuan Nekat Terjun dari Jembatan Jurug Solo, Tim SAR Masih Lakukan Pencarian
Ade juga menjelaskan bahwa BNSP akan memberikan mandatori lisensi kepada LSP untuk menerapkan instrumen uji kompetensi sesuai ketentuan BNSP.
“Peran BNSP sangat penting dalam menjamin mutu LSP yang menjalankan uji kompetensi,” tegasnya.
Di sisi lain, Letkol Purnawan, Kasimatpesang Subdismatpesbang Dismatau, sebagai penanggung jawab kegiatan, menekankan bahwa sertifikasi profesi yang mengacu pada SKKNI, SKKK, dan Standar Internasional adalah sebuah keharusan bagi personel TNI AU, khususnya korps pembekalan.
“Untuk mewujudkan personel TNI AU yang AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, Humanis), kolaborasi dan koordinasi intensif dengan BNSP sangat diperlukan dalam pembentukan LSP di lingkungan TNI AU,” tuturnya.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Haibisnis.com dan Infoemiten.com
Baca Juga:
Tokoh Pemuda Jepara Soroti Minimnya Pengawasan dalam Pengangkatan Perangkat Desa
NasDem Nilai Putusan MK 135 Ancam Kedaulatan Rakyat dan Stabilitas Konstitusional
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Halloup.com dan Harianjayakarta.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
Baca Juga:
