BAPERS.ID |Kabupaten Bogor – Konflik internal di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fadilah (YADINA) antara dua kubu, Abdul Latif CS dan M. Yunus, semakin memanas.
Meski Pengadilan Negeri Cibinong telah mengeluarkan putusan yang memenangkan M. Yunus sebagai pembina sah pada 7 Januari 2025, pihak Abdul Latif CS tidak terima dan telah melakukan Upaya Hukum Banding.
Keputusan pengadilan yang seharusnya menjadi dasar hukum mutlak tampaknya tidak diindahkan oleh Abdul Latif Cs.
Baca Juga:
Bupati Jepara Temui Wamen LHK, Bahas Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
NasDem Nilai Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Inkonstitusional
Perempuan Nekat Terjun dari Jembatan Jurug Solo, Tim SAR Masih Lakukan Pencarian
Hingga kini, pihak tersebut melanjutkan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tingkat Provinsi, untuk sekolah dan aktivitas kegian belajar mengajar masih berjalan seperti biasanya dan masih dibawah pengelolaan Pembina M. Yunus yang sah secara hukum.
Tim Hukum Rohmat Selamat, S.H., M.Kn., Deden Setiawan, S.H., Ahmad Muhibullah, S.H., yang mendampingi M. Yunus, menegaskan bahwa pengelolaan yayasan ini telah sah secara hukum dan berada di bawah perlindungan undang-undang keputusan pengadilan negeri cibinong sudah tepat dan benar.
“Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Perkara 121/Pdt.G/2024/PN Cbi yang diucapkan pada tanggal 7 Januari 2025 sebagai putusan pengadilan tingkat pertama yang dimenangkan oleh Tergugat I M. YUNUS
Menurut kami sebagai kuasa hukum klien kami maka Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar, gugatan dari pada Penggugat Latif Cs yang meminta dibatalkannya Akta Nomor 25 tertanggal 31 Maret 2020
Baca Juga:
Tokoh Pemuda Jepara Soroti Minimnya Pengawasan dalam Pengangkatan Perangkat Desa
NasDem Nilai Putusan MK 135 Ancam Kedaulatan Rakyat dan Stabilitas Konstitusional
Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fadhilah tidak dapat diterima gugatanya oleh Hakim, artinya Yayasan YADINA dengan Akta tahun 2020 maka klien kami Sah secara Hukum M. Yunus sebagai Pembina dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Pembina yayasan”. ujar Kuasa Hukum.
Perselisihan ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan lingkungan sekolah.
Upaya penyelesaian sempat dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan Gunung Sindur dengan dihadiri oleh Camat Gunung Sindur, Kapolsek Gunung Sindur, Danramil Gunung Sindur, serta kedua belah pihak beserta kuasa hukumnya.
Masih ditempat yang sama kapolsek Gunung Sindur, Kompol Budi S, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukanlah konferensi pers melainkan mediasi internal, sehingga media diminta menunggu di luar.
Baca Juga:
Setelah pertemuan berlangsung, Camat Gunung Sindur, Dace, menyampaikan bahwa hasil mediasi sementara pengelolaan sekolah agar bersatu kembali.
“Pihak kecamatan, Danramil dan Kapolsek hanya memfasilitasi saja kedua belah pihak. Namun keputusan hasil mediasinya ada di mereka. mencari wiwin wiwin solusi agar bisa bergabung dalam satu pengelolaan, dan proses perjalanan hukum tetap berlanjut” ujarnya kepada awak media, Kamis (30/1/2025).
Meskipun telah dilakukan mediasi, proses hukum terkait sengketa ini masih terus berjalan di pengadilan. Kapolsek Gunung Sindur, Kompol Budi S, menambahkan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pertemuan untuk menjaga silaturahmi dan memberikan pemahaman hukum kepada kedua belah pihak. “Kami hadir untuk menjelaskan mekanisme yang ada. Jika ada laporan resmi ke polisi, tentu akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Dan kini kasus ini masih menjadi perhatian publik, terutama bagi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fadilah. (Dayat & Diori Parulian Ambarita).
