Jakarta | BAPERS.ID — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akhirnya angkat bicara mengenai sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan Lippo Group di Makassar. Nusron menegaskan, lahan seluas 16,4 hektare yang menjadi objek sengketa tersebut sah secara hukum milik PT Hadji Kalla, sementara eksekusi yang dilakukan pihak Lippo tidak sesuai prosedur hukum dan dinilai ilegal.
Menurut Nusron, lahan tersebut memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang terdaftar atas nama PT Hadji Kalla. Namun, muncul persoalan ketika terjadi konflik hukum antara Lippo Group dengan pihak lain bernama Mulyono di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, yang kemudian berujung pada pelaksanaan eksekusi atas lahan yang justru dimiliki PT Hadji Kalla.
“Eksekusi itu belum melalui proses konstatering,” tegas Nusron di Jakarta, Jumat (8/11). Ia menjelaskan bahwa konstatering merupakan tahap penting dalam eksekusi untuk memastikan kesesuaian objek perkara dengan amar putusan pengadilan. “Tanpa konstatering, eksekusi bisa cacat hukum,” tambahnya.
Baca Juga:
Sorotan Tajam ke Polresta Banyuwangi, Kapolri Diminta Turun Luruskan Proses Hukum
Halal Bihalal Jadi Ajang Konsolidasi, Pemuda Pancasila Jepara Perkuat Soliditas Kader
Puluhan Ketua RT dan RW di Desa Cijujung Resmi Dilantik, Siap Jalankan Tugas Hingga 2031
Kementerian ATR/BPN disebut telah mengirimkan surat resmi kepada PN Makassar untuk meminta klarifikasi atas prosedur eksekusi tersebut. Nusron menilai, langkah pengadilan yang langsung mengeksekusi tanpa pemeriksaan lapangan berpotensi melanggar asas due process of law dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki hak sah atas tanah.
Lebih lanjut, Nusron menekankan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam setiap proses eksekusi lahan, agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan antar-pemilik hak. “Kami berkomitmen untuk menegakkan kepastian hukum pertanahan dan menyelesaikan setiap sengketa secara adil,” ujarnya.
Kasus ini menambah panjang daftar sengketa agraria yang menjadi perhatian pemerintah. Nusron sendiri dikenal aktif turun tangan dalam sejumlah kasus pertanahan di berbagai daerah sejak menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, dengan fokus pada penegakan keadilan agraria dan perlindungan hak atas tanah yang sah.
Yuda
Baca Juga:
Krisis Iklim di Hari Nelayan, Peneliti UPER Ungkap Rapuhnya Ketahanan Ekonomi Warga Pesisir
