Depok,BAPERS.ID — DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2025 pada Senin (10/11), bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok.
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, Wali Kota Depok, serta jajaran perangkat daerah.
Dalam rapat paripurna tersebut, terdapat dua agenda utama yang dibahas. Pertama, persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Kedua, penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga:
Ramai Isu Megathrust, Pakar UPER Ajak Masyarakat Kritis Menyikapi Informasi
Lantik Lebih dari 1.700 Mahasiswa Baru, UPER Siapkan Talenta Strategis Masa Depan
UPNVJ Dorong Pemberdayaan Masyarakat Baduy Luar melalui Empat Program Pengembangan
Ketua DPRD Kota Depok dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan Raperda RPPLH merupakan langkah penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. “Perlindungan lingkungan hidup harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Kota Depok,” ujarnya.
Sementara itu, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026 menjadi tonggak awal penyusunan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut mencakup arah kebijakan umum dan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah tahun mendatang.
Wali Kota Depok menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga sinergi penyusunan kebijakan daerah. “KUA dan PPAS ini akan menjadi dasar bagi kami dalam menyusun RAPBD 2026 yang berpihak pada kepentingan masyarakat, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keberlanjutan,” kata Wali Kota.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan dokumen kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Wali Kota Depok, disaksikan seluruh peserta rapat.
Baca Juga:
Melalui kegiatan ini, DPRD dan Pemerintah Kota Depok menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
