BAPERSIPIL: Karakter Sipil Presiden Prabowo Jawab Tuduhan Militerisme

- Pewarta

Senin, 12 Januari 2026 - 20:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta | BAPERS.ID Barisan Penggerak Supremasi Sipil (BAPERSIPIL) menanggapi kritik yang mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan isu kebangkitan militerisme di Indonesia. Organisasi tersebut menilai narasi itu tidak relevan dan keliru dalam membaca realitas kepemimpinan nasional saat ini.

Motor penggerak BAPERSIPIL yang akrab disapa Abah menyatakan bahwa Presiden Prabowo justru menunjukkan karakter sipil yang kuat dan konsisten, terutama melalui proses demokrasi yang telah dijalaninya selama puluhan tahun.

“Presiden sudah berulang kali menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan supremasi sipil. Namun masih ada pihak yang terus memelihara stigma masa lalu. Narasi semacam ini sudah tidak kontekstual,” ujar Abah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.(12/1)

Menurut BAPERSIPIL, tudingan militerisme terhadap Presiden Prabowo tidak didukung oleh fakta kebijakan maupun praktik pemerintahan. Mereka menilai pendekatan kepemimpinan yang dijalankan saat ini justru mencerminkan nilai-nilai sipil dan demokratis.

BAPERSIPIL menguraikan sejumlah poin untuk mendukung pandangan tersebut. Pertama, dalam hubungan internasional, Presiden Prabowo lebih mengedepankan diplomasi dan negosiasi sebagai pendekatan utama, bukan pola komando militer. Kedua, agenda prioritas pemerintah seperti peningkatan gizi anak dan ketahanan pangan dinilai sebagai kebijakan kesejahteraan sipil yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Selain itu, BAPERSIPIL menyoroti rekam jejak Presiden Prabowo yang konsisten mengikuti proses pemilihan umum sebagai bukti pengakuan terhadap konstitusi dan supremasi hukum sipil.

Abah menambahkan bahwa latar belakang kedisiplinan yang dimiliki Presiden justru menjadi modal untuk memastikan aparatur negara bekerja secara tertib dan bertanggung jawab kepada rakyat.

“Supremasi sipil berarti hukum berada di atas segalanya. Ketegasan yang ada hari ini digunakan untuk membela kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya,” ujarnya.

BAPERSIPIL mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam dikotomi label sipil dan militer, serta lebih fokus mengawal kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

“Perdebatan seharusnya diarahkan pada kinerja dan hasil kebijakan, bukan pada stigma yang tidak produktif,” pungkas Abah.

Rudy

Berita Terkait

SPI Tetapkan Program Kerja 2026, Targetkan 20 Ribu Basis Petani di Desa
Puluhan Karyawan CV Tredes Indonesia Mengadu ke Disnaker Jepara Terkait PHK Tanpa Pesangon
DPD NasDem Jepara Bekali Kader Pelatihan Rescue, Siap Sigap Hadapi Bencana
Tingkatkan Kualitas Budidaya Ikan, Mahasiswa UPER Rancang Teknologi Pakan Cerdas
Warga Buaran Duga Aktivitas Tambang Berkontribusi terhadap Banjir, Minta Pemerintah Lakukan Penelusuran
Longsor Terjang Jepara, Badan Jalan Amblas 50 Meter, Ribuan Warga Desa Tempur Terisolasi
PP Muhammadiyah Tekankan Kedewasaan Terima Kritik Terkait Polemik Materi Stand-up Panji
Prof. Eggi Sudjana: Indonesia Harus Teguh Bela Kedaulatan Negara Pasca Penangkapan Presiden Venezuela
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 10:24 WIB

SPI Tetapkan Program Kerja 2026, Targetkan 20 Ribu Basis Petani di Desa

Kamis, 22 Januari 2026 - 22:05 WIB

Puluhan Karyawan CV Tredes Indonesia Mengadu ke Disnaker Jepara Terkait PHK Tanpa Pesangon

Kamis, 15 Januari 2026 - 20:39 WIB

DPD NasDem Jepara Bekali Kader Pelatihan Rescue, Siap Sigap Hadapi Bencana

Selasa, 13 Januari 2026 - 15:34 WIB

Tingkatkan Kualitas Budidaya Ikan, Mahasiswa UPER Rancang Teknologi Pakan Cerdas

Senin, 12 Januari 2026 - 05:31 WIB

Warga Buaran Duga Aktivitas Tambang Berkontribusi terhadap Banjir, Minta Pemerintah Lakukan Penelusuran

Berita Terbaru