Prof. Eggi Sudjana: Indonesia Harus Teguh Bela Kedaulatan Negara Pasca Penangkapan Presiden Venezuela

Bogor | BAPERS.ID – Akademisi dan pakar hukum tata negara Prof. Eggi Sudjana menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif

Menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya oleh Amerika Serikat.

Menurut Prof. Eggi, tindakan sepihak Amerika Serikat tersebut telah mengguncang tata hubungan internasional dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai penghormatan terhadap kedaulatan negara, hukum internasional,

Serta peran lembaga global seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Penangkapan kepala negara asing secara sepihak, apa pun alasan hukumnya, berpotensi menjadi preseden berbahaya dalam hubungan internasional,” ujar Prof. Eggi dalam pernyataan tertulisnya di Bogor, Selasa (6/1/2026)

Ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh melepaskan diri dari warisan pemikiran Presiden pertama RI, Sukarno, yang meletakkan dasar politik luar negeri Indonesia sebagai bebas dan aktif, anti-penindasan, serta berpihak pada keadilan dunia.

Prof. Eggi mengingatkan pidato Bung Karno pada Konferensi Asia Afrika 1955 yang menegaskan bahwa kolonialisme belum mati, melainkan hadir dalam bentuk baru melalui kontrol ekonomi, politik, dan intelektual.

Menurutnya, kondisi tersebut masih relevan dengan situasi global saat ini, ketika negara kuat bertindak sepihak terhadap negara lain dengan mengabaikan mekanisme internasional.

“Indonesia tidak dituntut untuk membela individu atau rezim tertentu, tetapi harus konsisten membela prinsip kedaulatan negara, supremasi hukum internasional, dan penyelesaian damai,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa politik non-blok bukanlah sikap pasif, melainkan posisi bermartabat yang berpihak pada keadilan, bukan pada kekuatan Timur atau Barat.

Dalam konteks ini, Indonesia diminta tetap bersuara ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan global.

Prof. Eggi mengingatkan bahwa Bung Karno selalu memandang kedaulatan sebagai kehormatan bangsa. Jika praktik intervensi asing dibenarkan, lanjutnya, dunia berisiko kembali pada “hukum rimba” di mana negara kuat menentukan benar dan salah.

“Indonesia tidak harus menjadi negara adidaya militer, tetapi harus menjadi mercusuar moral dunia, sebagaimana dicita-citakan Bung Karno,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Prof. Eggi menyatakan bahwa selama Indonesia konsisten berpijak pada keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan, Indonesia akan tetap memiliki posisi terhormat dalam pergaulan internasional.

Red