CIBINONG,BAPERS.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Kegiatan audit TIK ini dilakukan terhadap 10 perangkat daerah dan diawali dengan sosialisasi standar pengelolaan TIK kepada seluruh SKPD di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, dilakukan visitasi lapangan ke 10 SKPD yang berlangsung mulai 12 Mei hingga 4 Juni 2026.
Setelah tahapan tersebut, visitasi juga akan dilaksanakan ke kecamatan-kecamatan pada Juli hingga Agustus 2026. Saat ini audit telah dilakukan sejumlah Perangkat Daerah seperti Dinsos, Disdik, Bapperida serta RSUD Bhakti Pajajaran, RSUD Idham Chalid dan RSUD Moh Nor Leuwiliang
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal menjelaskan, audit TIK ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian penerapan TIK, meliputi infrastruktur, aplikasi, serta pengelolaan data di perangkat daerah dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan.
Baca Juga:
MUTIARA HIKMAH BES: JANGAN HANYA MENGHITUNG HARI, SIAPKAN BEKAL UNTUK HARI ESOK
Jemput Bendera Pusaka, Bupati Bogor Ajak Masyarakat Hidupkan Kembali Semangat Perjuangan Pahlawan
Selain itu, audit juga dilakukan guna memastikan keamanan data, kepatuhan sistem terhadap regulasi internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan sistem berjalan cepat, stabil, dan mendukung kelancaran operasional pemerintahan sehari-hari.
Menurutnya, audit TIK menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Bogor.
“Melalui audit TIK ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan kesadaran terkait pengelolaan TIK sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan pengelolaan yang baik, sistem pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, aman, dan mendukung pelayanan publik yang optimal,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong seluruh perangkat daerah menerapkan pengelolaan TIK yang terstandar sehingga mampu mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih modern, terintegrasi, dan akuntabel (dkr)
Baca Juga:
