PWRI Desak Pemkab Bogor Tertibkan Lahan Parkir Fasilitas Umum

- Pewarta

Senin, 25 Agustus 2025 - 17:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Bogor | Mata Pena News – Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya menyoroti praktik pengelolaan parkir di sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Bogor yang dinilai membebani masyarakat dan rawan penyalahgunaan.

Sekretaris Jenderal PWRI Bogor Raya, Chandra Doso,S.IP menegaskan bahwa fasilitas publik seperti stadion, rumah sakit, terminal, hingga alun-alun seharusnya benar-benar memberi kenyamanan bagi warga. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat mengeluhkan pungutan parkir dengan tarif yang dianggap tidak wajar.

“Lahan parkir itu milik publik. Jangan sampai berubah menjadi ladang bisnis yang merugikan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir mengatur agar parkir tetap memberi kenyamanan, bukan sebaliknya,” kata Chandra, Senin (25/8/2025).

Ia menekankan bahwa regulasi terkait parkir sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah (Perda). Namun, jika pengelolaannya tidak transparan dan tidak sesuai ketentuan, praktik tersebut berpotensi masuk dalam kategori pungutan liar (pungli).
Di tempat yang sama, praktisi hukum Rohmat Selamat, S.H., M.Kn. menilai perlunya evaluasi serius oleh Pemkab Bogor. Menurutnya, beberapa titik vital seperti Stadion Pakansari dan rumah sakit pemerintah harus mendapat perhatian khusus karena bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Rohmat bahkan mengusulkan adanya pembebasan biaya parkir untuk kegiatan tertentu, misalnya olahraga rakyat, acara keagamaan, maupun bagi keluarga pasien rawat inap.

“Kami berharap Pemkab Bogor menertibkan dan mengatur kembali sistem parkir. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan justru semakin terbebani dengan biaya parkir yang tidak wajar,” ujarnya.

Ia menambahkan, fasilitas umum yang dibangun dari pajak rakyat semestinya memberikan akses yang lebih adil bagi warga, bukan justru menjadi beban tambahan.
PWRI Bogor Raya menegaskan pihaknya akan terus mengawal isu ini agar pengelolaan parkir di Kabupaten Bogor berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Red

Penulis : Rudy

Berita Terkait

Ada Apa? PHMI Pertanyakan Belanja Pengadaan Tahun 2024 Senilai 28,2 Miliar, Disdik Depok Ogah Transparan
Mahasiswa UPER Diversifikasi Olahan Singkong, Dongkrak Ekonomi Desa Barengkok*
Siapkan Talenta untuk Menghadapi Trilema Energi, UPER Lantik ±1.400 Mahasiswa dan Naikkan Beasiswa 30% di 2025
NGOPI KAMTIBMAS BERSAMA KAPOLRES METRO DEPOK DI KELURAHAN TUGU CIMANGGIS
Peringati Hari Pelanggan Nasional BRI Sudirman 1 Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik
Revitalisasi Gedung Kesenian Kabupaten Bogor Terhambat Status Aset
Pemkab Tangerang Di Demo FWJ Indonesia Tuntut Tanggungjawab Bupati
BAKORNAS, Ada Apa Dalam Pengelolaan Anggaran di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 18 September 2025 - 17:57 WIB

Ada Apa? PHMI Pertanyakan Belanja Pengadaan Tahun 2024 Senilai 28,2 Miliar, Disdik Depok Ogah Transparan

Kamis, 18 September 2025 - 17:47 WIB

Mahasiswa UPER Diversifikasi Olahan Singkong, Dongkrak Ekonomi Desa Barengkok*

Kamis, 18 September 2025 - 17:45 WIB

Siapkan Talenta untuk Menghadapi Trilema Energi, UPER Lantik ±1.400 Mahasiswa dan Naikkan Beasiswa 30% di 2025

Rabu, 17 September 2025 - 10:54 WIB

NGOPI KAMTIBMAS BERSAMA KAPOLRES METRO DEPOK DI KELURAHAN TUGU CIMANGGIS

Selasa, 16 September 2025 - 21:37 WIB

Peringati Hari Pelanggan Nasional BRI Sudirman 1 Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik

Berita Terbaru