NPL GROSS 7,65%, KPP BOGOR RAYA DESAK WALI KOTA BOGOR BATALKAN KETUA DEWAN PENGAWAS BANK KOTA BOGOR
BOGOR — bapers.id// Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mendesak Wali Kota Bogor selaku KPM BPR Bank Kota Bogor untuk membatalkan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Bank Kota Bogor dan memastikan proses pengisian jabatan tersebut dilakukan secara transparan, profesional, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Desakan tersebut disampaikan Beni setelah mencermati data publikasi keuangan BPR Bank Kota Bogor yang menunjukkan NPL Gross 7,65%, NPL Neto 2,02%, serta kredit kategori macet sebesar Rp15,23 miliar.
Selain itu, kredit dalam kategori Kurang Lancar tercatat sekitar Rp3,03 miliar dan Diragukan sekitar Rp3,73 miliar. Sementara LDR tercatat 128,11%.
«“Di tengah persoalan kualitas kredit yang harus mendapatkan perhatian serius, kami justru mempertanyakan urgensi dan proses pengangkatan Ketua Dewan Pengawas. Wali Kota sebagai KPM harus menjelaskan kepada publik apa dasar, proses, dan pertimbangannya,” tegas Beni Sitepu, Ketua KPP Bogor Raya.»
Menurut Beni, posisi Dewan Pengawas memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola, pengawasan risiko, dan kinerja BPR berjalan secara profesional.
«“Kami mendesak Wali Kota Bogor membatalkan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai jabatan strategis di BUMD dipersepsikan sebagai pembagian posisi, sementara persoalan tata kelola dan kualitas aset belum selesai,” ujar Beni.»
Beni menegaskan, desakan tersebut bukan semata persoalan figur, tetapi menyangkut tata kelola BUMD, independensi pengawasan, dan kepentingan masyarakat Kota Bogor.
KPP Bogor Raya juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas aset produktif, khususnya kredit kategori Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet, termasuk proses pemberian kredit, analisis kelayakan, pencadangan, restrukturisasi, dan penagihan.
«“Kami meminta Inspektorat dan DPRD Kota Bogor ikut mengawasi. Publik harus mendapatkan kepastian bahwa Bank Kota Bogor dikelola berdasarkan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian, bukan berdasarkan kepentingan politik atau kedekatan,” kata Beni.»
Beni juga meminta Wali Kota Bogor memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pengangkatan Ketua Dewan Pengawas, mekanisme seleksi, rekam jejak, kompetensi, serta alasan penetapannya.
«“Kami ingin semuanya terang. Kalau prosesnya memang sudah sesuai aturan, buka kepada publik. Tetapi jika terdapat persoalan dalam proses maupun pertimbangannya, jangan ragu untuk membatalkan dan melakukan proses ulang secara transparan,” tegas Beni.»
