Kota Bogor | BAPERS.ID — Pelayanan publik di RSUD Kota Bogor kembali mendapat perhatian setelah muncul keluhan dari sejumlah awak media terkait sikap salah satu pegawai rumah sakit. Insiden tersebut terjadi pada Jumat (3/10/2025) saat awak media berupaya membantu pimpinan redaksi Detiksatu.com yang sedang menjalani perawatan dan mengalami kendala biaya.
Menurut keterangan beberapa jurnalis yang hadir, mereka awalnya disambut dengan baik oleh petugas keamanan dan diarahkan ke ruang Sekretaris Direktur (Sekdir) untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. Namun, mereka mengaku mendapat tanggapan kurang simpatik dari salah satu pegawai yang menyampaikan bahwa pimpinan rumah sakit sedang rapat di Balai Kota dan menyinggung soal kebijakan pembebasan biaya.
Pernyataan itu kemudian menimbulkan kekecewaan di kalangan media karena dinilai tidak mencerminkan semangat pelayanan publik yang humanis.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, manajemen RSUD Kota Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait duduk perkara dan konteks pernyataan tersebut.
Baca Juga:
MUTIARA HIKMAH BES: JANGAN HANYA MENGHITUNG HARI, SIAPKAN BEKAL UNTUK HARI ESOK
Jemput Bendera Pusaka, Bupati Bogor Ajak Masyarakat Hidupkan Kembali Semangat Perjuangan Pahlawan
Sebagai tanggapan, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) menyampaikan bahwa pihaknya tidak bermaksud memperkeruh suasana, namun meminta klarifikasi dan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
“PWRI menghormati kerja keras tenaga kesehatan. Kami hanya berharap agar pelayanan publik di rumah sakit tetap menjunjung empati dan etika komunikasi, apalagi terhadap masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi,” ujarnya.
PWRI juga mengingatkan bahwa hak atas kesehatan dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, serta diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
“Oleh karena itu, negara dan seluruh institusi pelaksana di daerah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan tidak diskriminatif,” tambahnya.
Pengamat kebijakan publik menilai, kasus ini perlu dilihat secara proporsional. RSUD, seperti lembaga pelayanan publik lainnya, menghadapi tantangan besar dalam mengelola pembiayaan dan permintaan layanan yang tinggi. Namun, aspek komunikasi publik tetap menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Publik pun berharap adanya klarifikasi terbuka dari RSUD Kota Bogor serta pembenahan internal di bidang pelayanan dan manajemen, agar ke depan rumah sakit dapat semakin memperkuat citra sebagai lembaga publik yang ramah dan berpihak kepada masyarakat.
Baca Juga:
Red
Penulis : dedy
Editor : rudy
