Bogor | BAPERS.ID -LSM Wacana meninjau proyek revitalisasi Stadion Mini Persikabo pada 20 November 2025 dan mendapati pekerjaan masih jauh dari selesai meski masa kontrak hanya tersisa dua hari. Banyak bagian yang seharusnya sudah tuntas masih dibiarkan terbengkalai, sehingga memunculkan keraguan besar terhadap komitmen PT Manggusu Waru Nusantara (MWN) dalam memenuhi kewajibannya.
Merujuk pada Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 serta Peraturan LKPP 9/2021 tentang e-Katalog, LSM Wacana secara tegas meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memutus kontrak PT MWN dan memastikan pembayaran hanya dilakukan sesuai pekerjaan riil yang terbukti di lapangan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa wajib dibayar berdasarkan progres terverifikasi, bukan laporan administratif yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Apalagi selama masa pengerjaan, cuaca relatif stabil dan material mudah diperoleh, sehingga tidak ada alasan kuat bagi keterlambatan.
LSM Wacana menilai publik kini menyoroti Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai pemilik proyek yang berkewajiban menjamin pekerjaan berjalan profesional. Ketidaksesuaian antara kontrak dan kondisi lapangan otomatis menimbulkan pertanyaan serius tentang lemahnya pengawasan dan manajemen proyek di tubuh pemerintah daerah.
Baca Juga:
DPR, Kalian Wakil Rakyat atau Debt Collector Pajak ??
Dugaan Pungli Menggurita di SDN 1 Sidomulyo, Wali Murid Menjerit, Pemkab OKI Diminta Bertindak
Sebagai bentuk pengawasan publik, LSM Wacana telah mengirim tiga surat resmi kepada Kadispora Kabupaten Bogor untuk meminta salinan RAB dan kontrak kerja, namun tidak pernah direspons, termasuk ketika dihubungi melalui WhatsApp. Dengan legal standing yang sah, pengabaian ini dapat berujung pada proses hukum karena tidak membuka dokumen pengadaan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan informasi publik. Minimnya transparansi ini justru memperkuat dugaan bahwa ada hal yang sengaja disembunyikan.
LSM Wacana menegaskan tidak akan mundur dalam mengawal kasus ini. Proyek bernilai miliaran rupiah tidak boleh dibiarkan menjadi beban anggaran akibat kelalaian, ketertutupan, dan kegagalan manajemen. Anggaran negara harus dipakai sebagaimana mestinya jelas, terukur, dan sesuai hasil kerja nyata.
Dedy
