BANYUASIN | BAPERS.ID – Sebuah gudang penampungan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang berada di Desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi sorotan masyarakat. Gudang yang berlokasi di sisi kiri Jalan Lintas Pangkalan Balai–Betung, sekitar dua kilometer sebelum Polsek Betung dari arah Betung itu diduga beroperasi tanpa mengantongi perizinan yang dipersyaratkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, gudang tersebut diduga dikelola oleh seseorang berinisial R dengan penanggung jawab harian berinisial K. Warga menyebut aktivitas keluar-masuk kendaraan pengangkut CPO terlihat berlangsung secara rutin.
Sejumlah warga mempertanyakan legalitas operasional gudang tersebut. Mereka menduga usaha tersebut belum memiliki izin usaha, izin lingkungan, maupun perizinan lain yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pengelola maupun instansi terkait.
Lokasi gudang yang berada tidak jauh dari Polsek Betung juga memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai pengawasan terhadap aktivitas usaha tersebut. Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum terdapat bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan atau perlindungan dari aparat penegak hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat disimpulkan dan masih sebatas pertanyaan publik.
Baca Juga:
Guru Besar UPER: Transisi Otomotif Indonesia Perlu Diversifikasi Energi, Tak Cukup Kendaraan Listrik
RSUD Bakti Pajajaran Perkuat Layanan DSA dan Cath Lab Biplane
Apabila benar belum mengantongi izin, operasional gudang tersebut berpotensi bertentangan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, pengelolaan lingkungan hidup, serta ketentuan lain yang mengatur kegiatan penyimpanan dan perdagangan hasil perkebunan.
Warga berharap instansi berwenang, seperti Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum, dapat melakukan pengecekan dan verifikasi langsung ke lokasi guna memastikan legalitas operasional gudang tersebut.
Masyarakat juga meminta apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun peraturan lainnya, agar penanganannya dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta hasilnya disampaikan secara terbuka kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola gudang maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Baca Juga:
Reporter: Dony S.H. (Staf Redaksi BAPERS.ID)
